RDmadrasah – Kementerian Agama menegaskan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan tidak dimaksudkan sebagai proses seleksi, melainkan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2025 yang dihadiri oleh para Direktur Bimas, pimpinan LPTK, serta pemangku kepentingan lainnya.
“PPG bukan gerbang seleksi guru. Ia adalah sarana untuk memetakan kompetensi yang dimiliki guru, agar kita tahu bagaimana memperkuatnya secara tepat,” ujar Suyitno.
Ia menyampaikan bahwa pemahaman lama yang menganggap PPG sebagai proses lulus atau tidak lulus sudah seharusnya ditinggalkan. “Mestinya tidak ada guru yang tidak lulus. Yang ada adalah guru yang perlu penguatan di kompetensi tertentu, itulah fungsi PPG sebagai alat pemetaan dan perbaikan,” tambahnya.
Suyitno juga menyoroti perlunya transformasi dalam pelatihan pasca-PPG agar lebih efisien, fleksibel, serta terjangkau. Salah satu gagasannya adalah penggunaan platform digital seperti MOOC Pintar, yang memungkinkan pelatihan dilakukan secara daring.
“Diklat melalui MOOC dirancang agar tidak membebani biaya. Bisa dilakukan anywhere, anytime, everywhere. Bahkan cetak sertifikat sendiri. Inilah wajah pelatihan modern,” jelasnya.
Aspek penting lain yang menjadi perhatian adalah kualitas dan keadilan dalam soal asesmen. Dirjen Pendis menekankan pentingnya penyusunan soal yang adil secara geografis dan kultural.
“Butir soal harus dipahami guru dari Papua sampai Jawa. Jangan sampai soal hanya dimengerti wilayah barat, tapi membingungkan peserta di timur. Ini soal keadilan persepsi,” ujarnya. Ia pun mengusulkan agar dilakukan uji paritas soal di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya menjaga standar mutu nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Suyitno juga menekankan perlunya sinergi antardirektorat agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan, yang berpotensi menjadi sorotan publik. Ia mendorong adanya surat edaran bersama demi keselarasan pelaksanaan PPG lintas agama.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen di Kemenag untuk melihat PPG sebagai sebuah gerakan perubahan, bukan sekadar tugas administratif. PPG, menurutnya, harus menjadi pintu masuk menuju guru profesional yang mampu bersaing di era digital.
